Kajari Cibadak Janji Usut Tuntas Korupsi RSUD Sekarwangi

CIBADAK -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak berjanji mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) dan obat-obatan di RSUD Sekarwangi Cibadak. Apalagi nilai kerugian negara pada penggadaan alkes sebesar Rp400 juta dari nilai proyek Rp2,5 miliar pada APBD 2009 itu. Kemarin, Kejari Cibadak, Marihot Silalahi mengatakan pihaknya sudah melakukan penyidikan dan saat ini tinggal penajam. Dirinya sudah mengantongi calon tersangka, namun dirinya masih merahasiakannya apakah dari pengusaha atau pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi. 

"Kami jamin kasus ini tak dipeti-eskan. Kalau semuanya sudah tuntas, pasti akan kami ekposenya ke publik," kata Marihot di ruang kerjanya kemarin.

Kini, pihaknya tinggal meminta keterangan saksi ahli dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Adapun mengenai anggapan pengusutan dugaan korupsi di RSUD Sekarwangi terkesan agak lamban, Marihot berkilah karena sejumlah faktor.

Pihaknya dalam waktui dekat bakal memanggil tersangka dalam dugaan kasus korupsi itu. "Pastinya kami kembali memanggil saksi ahli dari Kementrian Kesehatan dan saksi lagi yang masih diperlukan keterangannya," ujarnya.

Berdasarkan penelusurannya korupsi pengadaan Alkes dan obat-obatan di rumah sakit berplat merah tersebut mencapai Rp400 juta. Meski begitu untuk memastikannya, Kejari Cibadak bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk menghitung kerugian riil.

Menurut dia, indikasi korupsi ini karena pelaksanaan proyek pada penunjukan langsung ini tak sesuai mekanisme dan UU pengadanaan barang dan jasa. Selain itu, pihanya menilai ada mark up atas harga satuan obat generik, obat paten maupun alat kesehatan dengan nilai yang melebihi ketentuan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 302/Menkes/SK/III/2008 tentang pedoman harga satuan obat."Angka kerugian itu masih kasar. Nantinya bisa kurang atau lebih. Kepastiannya bisa dilihat setelah adanya hasil penghitungan dari BPKP," ungkapnya.(wan)