Program KTP Berasuransi Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Warga Jabar Bisa Berobat dengan Biaya Sangat Murah

BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Pemprov. Jabar terus menggenjot kinerjanya dalam upaya merealisasikan program Kartu Tanda Penduduk (KTP) berasuransi kesehatan. Melalui KTP berasuransi yang rencananya diluncurkan tahun 2012, warga Jabar nantinya bisa berobat di puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk dengan biaya sangat murah.

Kepala Dinkes Jabar dr. Alma Lucyati menuturkan, Dinkes saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan KTP berasuransi tersebut. Satu hal yang dibahas ialah nominal premi yang mesti dibayar setiap masyarakat dan pemerintah. "Juga soal format KTP asuransinya ini. KTP ini mesti memiliki barcode khusus. Dan tentunya tidak bisa dipalsukan. Nah, apakah nanti mesti membuat KTP baru lagi atau bagaimana, itu yang tengah kami godok," ujarnya kepada wartawan, di Gedung Sate, Jln. Diponegoro Kota Bandung, pekan lalu.

Alma menuturkan, saat ini di Jabar, sudah ada 10 kota dan kabupaten yang mengeluarkan KTP untuk warganya berdasarkan nama dan alamat. Setelah semua terdata, tahap selanjutnya ialah menyiapkan tempat-tempat pelayanan seperti puskesmas dan tenaga kesehatannya. "Kami juga terus menyosialkan hal ini Kami punya target seluruh warga Jabar harus punya KTP asuransi karena KTP ini sebagai akses mendapatkan jaminan kesehatan. Kini kami sedang menghitung jumlah warga yang berhak memiliki KTP asuransi," katanya.

Nilai premi juga merupakan satu hal yang penting karena itu menyangkut dana masyarakat serta APBD. Untuk nilai premi yang mesti dibayarkan masyarakat ialah Rp 6.000 - Rp 11.000 per orang per bulan. "Ya antara nilai itu. Masih kami hitung-hitung dulu serta bagaimana teknis pengutipannya. Sementara untuk warga miskin, ditanggung pemerintah. Sekarang kami berupaya mengajak masyarakat mulai dari kalangan menengah hingga menengah ke atas, untuk bergabung dalam program pemerintah ini. Semakin banyak warga yang bergabung, maka semakin banyak pembayaran premi dan pembiayaan asuransi makin ringan. Jika memang masyarakat punya jiwa sosial tinggi, nilai tadi tidak akan berat. Ya hitung-hitung sedekah," ujar Alma. (A-128/das)***

Deden Darmansyah: Program KTP Berasuransi Terlalu Muluk

BANDUNG, (PRLM).- Anggota Komisi A DPRD Jabar Deden Darmansyah menilai program yang diwacanakan Dinkes Jabar untuk mewujudkan KTP berasuransi kesehatan terlalu muluk. "Jujur saja, itu terlalu muluk. Untuk Jamkesmas saja, Pemprov. Jabar baru bisa merealisasikan untuk sekitar 538 ribu warga dari kewajibannya sebanyak 1,72 juta jiwa. Jamkesmas saja tidak mampu, apalagi ditambah program KTP berasuransi," ucapnya, Minggu (20/3) petang.

Deden membeberkan, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, populasi penduduk Jabar mencapai lebih dari 43 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 10 juta jiwa warga miskin telah mendapat pelayanan kesehatan dari APBN. Namun masih tersisa sekitar 4,3 juta jiwa warga miskin di Jabar yang belum mendapat jamkesmas atau jamkesda. "Pemprov dan pemkab pemkot setuju jika porsi jamkesmas yang 4,3 juta jiwa itu dibagi yaitu pemkab dan pemkot 60 persen dan sisanya yaitu 40 persen, adalah tanggung jawab Pemprov. Jabar.

Jika dihitung, maka jumlah warga miskin yang harus ditanggung Jamkesmasnya oleh Pemprov. Jabar ialah 1,72 juta jiwa. Dengan perhitungan satu orang mendapat premi Jamkesmas Rp 10.450,00 maka seharusnya Pemprov. Jabar telah menganggarkan sekitar Rp 215,7 miliar untuk Jamkesmas 1,72 juta jiwa warga miskin di tahun 2011. "Namun apa nyatanya. Tahun ini Dinkes Jabar hanya mengajukan Rp 95 miliar tapi yang disetujui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) hanya Rp 68,8 miliar. Itu hanya memenuhi sekitar 550 ribu jiwa saja atau 30 persen dari 1,72 juta jiwa yang dijanjikan Pemprov. Jabar mendapat Jamkesmas di tahun ini," katanya.

Karena itu tidak salah jika Deden menyebut, program KTP asuransi itu hanyalah sekedar mimpi dan terlalu muluk. "Penuhi saja dulu tanggung jawab jamkesmas untuk 1,72 juta jiwa yang menjadi kewajiban Dinkes Jabar. Tidak perlu bicara dulu soal KTP berasuransi," ucapnya.

Deden menambahkan, program KTP asuransi tersebut sebenarnya merupakan program primadona RPJMD Jabar 2008-2013. Dewan pun awalnya mendukung penuh program tersebut. "Namun nampaknya Dinkes dan TAPD setengah hati dalam menjalankan program itu. Ini terbukti dengan hanya dianggarkanya Rp 68 miliar dalam APBD 2011 dari keharusan 215,688 miliar. Nah, belum lagi untuk KTP berasuransi nanti," katanya. (A-128/das)***