SUKABUMI, (PRLM).- Waktu pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kab. Sukabumi yang ke-V, hingga kini belum jelas. Padahal, sebelumnya sejumlah nelayan sudah lama mempertanyakan kapan waktu pelaksanaan muscab HNSI tersebut. Terlebih anggaran untuk muscab yang disatukan dalam anggaran operasional dan sarana kantor HNSI sebesar Rp 100 juta, sudah relatif lama disalurkan oleh Pemkab Sukabumi tahun 2010 lalu.
Ketika dikonfirmasi tentang hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPC HNSI Kab. Sukabumi, Tendi Sudama ketika ditemui di Palabuhanratu, Senin (10/1), menjelaskan, belum jelasnya waktu penyelenggaraan muscab tersebut, mengingat masih banyak hal yang harus dipersiapkan secara matang di intern organisasi HNSI. Hal itu terutama mempersiapkan pembentukan kepengurusan baru di tingkat rukun nelayan. Sebab hal itu menjadi salah satu syarat dalam menyelenggarakan muscab, seperti yang digariskan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi DPC HNSI Kab. Sukabumi.
“Jadi sebelum muscab, harus terlebih dahulu membentuk kepengurusan baru di tingkat rukun nelayan. Nah, sampai sekarang ada beberapa rukun nelayan yang belum membentuk kepengurusan baru. Oleh karena itu, muscab pun sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Tapi nanti kalau sudah waktunya, pasti kita pun akan memberitahukan kepada publik secara luas, termasuk kepada media,” ujar Tendi.
Dikatakan, pihaknya memahami aspirasi nelayan yang menginginkan muscab itu secepatnya dilaksanakan. Terlebih ke depan, diakui cukup banyak agenda kerja terkait dengan program nelayan yang perlu didorong oleh pengurus HNSI yang defenitif. Hal itu, seperti program minapolitan Palabuhanratu dan pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).
“Namun demikian, penyelenggaraan muscab itu tak semudah seperti membalikan telapak tangan. Penyelenggaraannya harus melalui tahapan proses yang membutuhkan waktu relatif lama. Memang, rencana awal akan dilaksanakan tahun 2010 kemarin. Tapi karena tahun kemarin banyak agenda, terutama hari syukuran nelayan, pemilukada dan pemilihan ketua Koperasi KUD Mina Sinar Laut, sehingga tahun kemarin kita belum bisa melaksanakannya,” tuturnya.
Menyinggung tentang bantuan anggaran dari Pemkab Sukabumi untuk biaya operasional dan sarana kantor HNSI Rp 100 juta yang di dalamnya sudah termasuk untuk pembiayaan muscab, Tendi membantahnya. Ia mengatakan, bantuan anggaran hibah dari pemda Rp 100 juta itu, hanya dialokasikan untuk membiayai operasional dan sarana kantor saja. Sementara biaya muscab, tidak termasuk di dalamnya.
“Hanya saja, sebelumnya Pak Ketua DPRD, Badri Suhendi sempat menyarankan alangkah baiknya bila anggaran tersebut sebagian dialokasikan untuk biaya muscab. Tapi itu hanya saran saja. Yang pasti, alokasi anggaran yang kita terima dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), hanya untuk operasional dan sarana kantor. Akan tetapi, belum dilaksanakannya muscab ini bukan masalah anggaran, melainkan terkendala segi teknis di intern organisasi kita saja,” kata Tendi. (A-67/das)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar