Bandung – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini menerima Rektor Institut Teknologi Bandung, Akhmaloka, di Kantor Presiden, Selasa (11/1). Dalam kesempatan itu, SBY membahas juga tentang wacana pengembangan Ibukota Jakarta.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, usai pertemuan. “Presiden menekankan keinginan beliau mewujudkan suatu “Greater Jakarta”, suatu Jakarta yang lebih besar dan lebih luas,” kata Julian.
Berita Terkait : Gubernur Jabar Dukung Greater Jakarta
Berita Terkait : Gubernur Jabar Dukung Greater Jakarta
Rektor ITB pun kemudian mencontohkan Tokyo dalam melakukan pengembangan wilayah yang berkembang sesuai kapasitas penduduknya. Ini berarti, perkembangan Jakarta dapat dilakukan terkait dengan kota-kota di sekitarnya. “Juga terkait beberapa daerah lain seperti Purwakarta, Sukabumi, dan sekitarnya,” ucap Julian.
Karena itu, dalam pembahasan itu, pengembangan Jakarta dapat dilakukan dengan memulai integrasi konektivitas Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya. “Misalnya dari jalur transportasi atau akses jalan raya,” ujar Julian.
Tapi belum dibahas mengenai berapa investasi yang dibutuhkan dalam mengembangkan Jakarta. “Masih terlalu dini untuk disampaikan apakah sudah ada estimasi atau biaya yang harus disediakan,” katanya.
Julian juga mengungkapkan, pemerintah masih melakukan kajian terkait apakah akan mempertahankan Jakarta sebagai ibukota. Saat ini pemerintah belum memutuskan apakah akan tetap menjadikan Jakarta sebagai Ibukota dan membangun pusat pemerintahan tersendiri, ataukah memindahkan Ibukota ke kota selain Jakarta.
Istilah “Greater Jakarta” ini seperti istilah yang digunakan Malaysia dalam “Greater Kuala Lumpur”.
=Herry Setiawan | vn
Hal itu dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Kamis (13/1). Menurut Heryawan, konsep itu sebenarnya sama dengan konsep megapolitan Jakarta yang dulu sempat ramai dibicarakan. “Konsep greater Jakarta itu kan cita-cita Presiden. ya pasti kita dukung, masa iya kita tidak mendukung cita-cita nasional,” kata Heryawan.
Dia menjelaskan, greater Jakarta adalah sebuah konsep untuk keterpaduan pembangunan dan tata ruang antara Jakarta dengan daerah-daerah penyangganya. Konsep itu pun masih akan dibahas lebih lanjut, dengan melibatkan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Pemprov Jabar, dan kabupaten/kota yang akan masuk di dalam greater Jakarta. “Bukan hanya konsepnya yang akan dibicarakan bersama, pembiayaan untuk pelaksanaan konsep itu pun harus ditanggung bersama,” kata Heryawan.
Dia memastikan, konsep itu hanya demi keterpaduan pembangunan dan tata ruang saja, dan bukan untuk mengambil wilayah Jabar menjadi milik Jakarta. “Secara administratif, wilayah-wilayah Jawa Barat yang akan masuk ke dalam konsep greater Jakarta itu akan tetap milik Jawa Barat,” kata Heryawan.
Sementara itu, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan, konsep greater Jakarta masih harus dibicarakan secara detil dengan pemerintah daerah yang akan dimasukan ke dalam konsep itu. Purwakarta, sebagai salah satu daerah yang direncanakan masuk ke dalam konsep itu, tidak ingin hanya menjadi penonton, dan harus ikut terlibat serta turut menikmati hasilnya.
Dedi mengkritik kebijakan pemerintah pusat di daerah, yang seringkali membuat warga di daerah hanya menjadi penonton dari kemajuan pembangunan. Dia mencontohkan, pembangunan jalan tol Jakarta-Bandung, secara nyata telah mematikan bisnis warung makanan di Purwakarta. “Seharusnya, kalau pemerintah pusat ingin mendorong perekonomian daerah, rest area di jalan tol itu diserahkan ke pemerintah daerah, agar bisa digunakan oleh warga Purawakarta untuk membuka warung makanan. Ini malah diberikan kepada Jawa Marga dan dibuat menjadi counter-counter yang harga sewanya mahal. Warga di daerah tidak akan mampu menyewanya,” kata Dedi.
Dia tidak ingin konsep greater Jakarta melahirkan persoalan-persoalan seperti itu. Karena itu, kata dia, pemerintah kabupaten/kota harus diberi kesempatan untuk ikut merumuskan konsepnya, agar ada hasil yang bisa dinikmati oleh warga di setiap daerah yang masuk ke dalam greater Jakarta.
“Saya yakin konsep itu akan membawa pengaruh ke Purwakarta, tetapi pengaruhnya harus positif. Jangan seperti kawasan industri di Purwakarta. Industrinya ada di kita, tapi pajaknya masuk ke Jakarta. Sekarang harus lebih adil, kalau industrinya ada di Purwakarta, maka kantor pusat industri itu pun harus di Purwakarta, agar pajaknya juga masuk ke kita. Greater Jakarta memberikan peluang itu,” kata Dedi. (A-132/A-147)***
Gubernur Jabar Dukung Konsep "Greater Jakarta"
Kamis, 13/01/2011 - 16:31
BANDUNG, (PRLM).- Konsep greater Jakarta tidak aka mengganggu rencana dan proses pembangunan di Jawa Barat, selama konsep itu dibicarakan dengan Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota terkait. Juga dipastikan, daerah yang akan masuk ke dalam konsep greater Jakarta itu secara administratif tetap akan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat.Hal itu dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Kamis (13/1). Menurut Heryawan, konsep itu sebenarnya sama dengan konsep megapolitan Jakarta yang dulu sempat ramai dibicarakan. “Konsep greater Jakarta itu kan cita-cita Presiden. ya pasti kita dukung, masa iya kita tidak mendukung cita-cita nasional,” kata Heryawan.
Dia menjelaskan, greater Jakarta adalah sebuah konsep untuk keterpaduan pembangunan dan tata ruang antara Jakarta dengan daerah-daerah penyangganya. Konsep itu pun masih akan dibahas lebih lanjut, dengan melibatkan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Pemprov Jabar, dan kabupaten/kota yang akan masuk di dalam greater Jakarta. “Bukan hanya konsepnya yang akan dibicarakan bersama, pembiayaan untuk pelaksanaan konsep itu pun harus ditanggung bersama,” kata Heryawan.
Dia memastikan, konsep itu hanya demi keterpaduan pembangunan dan tata ruang saja, dan bukan untuk mengambil wilayah Jabar menjadi milik Jakarta. “Secara administratif, wilayah-wilayah Jawa Barat yang akan masuk ke dalam konsep greater Jakarta itu akan tetap milik Jawa Barat,” kata Heryawan.
Sementara itu, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan, konsep greater Jakarta masih harus dibicarakan secara detil dengan pemerintah daerah yang akan dimasukan ke dalam konsep itu. Purwakarta, sebagai salah satu daerah yang direncanakan masuk ke dalam konsep itu, tidak ingin hanya menjadi penonton, dan harus ikut terlibat serta turut menikmati hasilnya.
Dedi mengkritik kebijakan pemerintah pusat di daerah, yang seringkali membuat warga di daerah hanya menjadi penonton dari kemajuan pembangunan. Dia mencontohkan, pembangunan jalan tol Jakarta-Bandung, secara nyata telah mematikan bisnis warung makanan di Purwakarta. “Seharusnya, kalau pemerintah pusat ingin mendorong perekonomian daerah, rest area di jalan tol itu diserahkan ke pemerintah daerah, agar bisa digunakan oleh warga Purawakarta untuk membuka warung makanan. Ini malah diberikan kepada Jawa Marga dan dibuat menjadi counter-counter yang harga sewanya mahal. Warga di daerah tidak akan mampu menyewanya,” kata Dedi.
Dia tidak ingin konsep greater Jakarta melahirkan persoalan-persoalan seperti itu. Karena itu, kata dia, pemerintah kabupaten/kota harus diberi kesempatan untuk ikut merumuskan konsepnya, agar ada hasil yang bisa dinikmati oleh warga di setiap daerah yang masuk ke dalam greater Jakarta.
“Saya yakin konsep itu akan membawa pengaruh ke Purwakarta, tetapi pengaruhnya harus positif. Jangan seperti kawasan industri di Purwakarta. Industrinya ada di kita, tapi pajaknya masuk ke Jakarta. Sekarang harus lebih adil, kalau industrinya ada di Purwakarta, maka kantor pusat industri itu pun harus di Purwakarta, agar pajaknya juga masuk ke kita. Greater Jakarta memberikan peluang itu,” kata Dedi. (A-132/A-147)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar