Jakarta-- Beban subsidi pemerintah di tahun 2012 diharapkan bisa berkurang secara bertahap. Karenanya, pemerintah berencana menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) dan melakukan penekanan margin listrik di tubuh PLN.
‘’Kita harapkan ada penyesuaian harga listrik antara 10-15 persen dan penurunan margin dari delapan persen menjadi tiga persen. Subsidi turun berapa, nanti masih harus kita bicarakan lagi,’’ kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/5). Pemerintah tetap berusaha semaksimal mungkin menekan inflasi year on years yang saat ini tercatat 6,1 persen. Tentunya kata Agus, inflasi ini harus didukung koordinasi pengendalian inflasi dari seluruh daerah. Karena penyumbang inflasi nasional terbesar berasal dari inflasi di daerah.
‘’Semoga saja kondisi harga minyak dan harga pangan dunia bisa reda. Terutama pada harga minyak. Nanti akan ada rapat bulanan dan pemerintah akan ekspose pandangan pemerintah. Secara umum, inflasi masih jadi perhatian kita,’’ kata Agus.
Meski mengaku cukup terbeban dengan subsidi, namun pemerintah kata Agus masih belum ada opsi untuk menaikkan harga BBM. Semuanya masih dalam perhitungan tim untuk mengkaji dampak dari setiap alternatif kebijakan yang diambil pemerintah.
Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh mengatakan, pembahasan mengenai penyaluran BBM subsidi akan terus dimatangkan antara pemerintah dengan DPR RI. Hingga saat ini, belum ada keputusan apapun dari pemerintah terkait dengan beban subsidi.
‘’Terlalu dini untuk membahas dampak dari kenaikan harga minyak. Karena pemerintah punya perhitungan sendiri dan bukan hanya ESDM saja. Apalagi ini menyangkut politik anggaran,’’ kata Darwin.
Sementara Menko Ekonomi Hatta Rajasa menegaskan pada intinya pemerintah ingin menganut pola penyaluran subsidi paling efektif dan efesien. Apalagi saat ini fluktuasi harga minyak dunia dan penguatan rupiah, turut mempengaruhi kekuatan anggaran negara.
‘’Jadi yang sedang kita pikirkan sekarang adalah, apa pola subsidi yang baik itu. Tidak bisa kita berprediksi, nanti orang-orang bisa menumpuk Pertamax. Sampai sekarang, belum ada keputusan apapun dari pemerintah,’’ tegas Hatta.(afz/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar