SUKABUMI, (PRLM).- Tim Pelestarian Penataan Pesisir Teluk Palabuhanratu (TP3TP) menilai perencanaan program penataan Pantai Palabuhanratu yang dilakukan oleh Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Disparbudpora) Kab. Sukabumi, masih belum menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, pembangunan berbagai fasilitas dana sarana dalam penataan pantainya pun, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Berbagai kelemahan ini, dampak perencanaan yang dilakukan oleh Disparbudpora belum sepenuhnya mengakomodasikan aspirasi masyarakat sekitar dan para pelaku pariwisata,” ujar Pengelola Program TP3TP, Yanyan Nuryanto ketika ditemui di Palabuhanratu, Senin (23/5).
Ia menyebutkan, salah satu contoh perencanaan penataan pantai yang belum mengakomodasikan kebutuhan masyarakat, yakni dalam penataan kawasan Pantai Taman Wisata Alam (TWA) Sukawayana, Kec. Palabuhanratu dan lokasi surfing (selancar) di Pantai Cimaja, Kec. Cikakak. Hal itu terkait, penataan lokasi surfing di Pantai Cimaja yang akan dilaksanakan tahun ini, ternyata mendapat penolakan dari masyarakat sekitar, termasuk dari para pengurus Sukabumi Surfing Association (SSA).
“Dengan penolakan ini, menandakan perencanaan penataan pantai yang dilakukan Disparbudpora belum mengakomodasikan aspirasi masyarakat sekitar. Seandainya perencanaannya sesuai kebutuhan masyarakat, pasti tidak akan terjadi penolakan,” kata Yanyan.
Terlebih, kata dia, penolakan itu terjadi setelah anggaran untuk penataan Pantai TWA Sukawayana dan lokasi surfing di Pantai Cimaja direalisasikan tahun ini oleh Pemprov Jabar sebesar Rp 1,8 miliar. “Yang namanya anggaran sudah disetujui, seharusnya tidak ada masalah lagi di lapangan, termasuk dengan masyarakat sekitar. Ini menandakan, perencanaan dalam penataan Pantai TWA Sukawayana dan lokasi surfing di Pantai Cimaja ini, belum sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Supaya ke depan tidak terjadi lagi penolakan warga dalam program penataan pantai, kata dia, Disparbudpora perlu mengintensifkan lagi sosialisasi sekaligus menampung semua aspirasi masyarakat. Dengan begitu, berbagai pembangunan fasilitas dan sarana dalam penataan pantai tersebut akan diterima oleh masyarakat, termasuk para pelaku usaha kepariwisataan. “Kalau sosialisasinya dilakukan secara matang dan aspirasi masyarakatnya terakomodasikan, saya yakin dalam pelaksanaan penataan pantainya tidak akan terjadi lagi penolakan masyarakat,” tutur Yanyan. (A-67/A-26).***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar